Anies Baswedan Tolak DWP Sejak Jabat Gubernur DKI Jakarta

   idn ninja - Sejumlah massa aksi yang mengatasnamakan diri mereka Gerakan Pemuda Islam Jakarta Raya berunjuk rasa di depan Balaikota DKI

Gedung Balai Kota DKI Jakarta jadi target tindakan belasan pemuda yang menyebut diri jadi Pergerakan Pribumi Indonesia (Gerprindo), Selasa (11/12/2019). 

Abdurrahman, koordinator massa, menyebutkan kedatangan mereka dalam rencana menampik izin penerapan acara hiburan tahunan Djakarta Warehouse Proyek (DWP) yang diberi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.  

Abdur mencicipi DWP jadi jadwal “penuh maksiat". Oleh karenanya dia tuntut Anies menunjukkan loyalitas supaya "kemaksiatan tidak berada di ibu kota". 

“Kami ingin janganlah sampai hanya Alexis yang ditutup,” katanya mengkritik. Abdur bukan hanya satu. 

Baca Juga : Besok Presiden Jokowi Lantik Anggota Wantimpres

Organisasi masyarakat lain yang menyebut diri Pergerakan Pemuda Islam (GPI) mewacanakan akan ada jadwal penampikan langsung oleh beberapa ribu massa di seputar JIExpo, tempat DWP di hari penerapan 13-15 Desember 2019 esok. 

Fakta GPI menampik DWP sebelas dua belas dengan Gerprindo. Karunia Himran, koordinator GPI, mengklaim organisasinya beberapa waktu terakhir teratur “menyusup” ke acara itu serta merasakan ada praktik pesta miras, sex bebas, serta narkoba. 

Klaim Karunia masalah narkoba memanglah belum teruji, serta bisa saja wawasan bawa beberapa ribu massa tindakan di tempat akan jadi gertak sambal semata. Tetapi, lepas dari kerangka itu, penampikan Gerpindo serta GPI bukan suatu hal yang baru. 


Muncul di Tahun Pertama Anies DWP bukan gelaran musik tempo hari sore. Semenjak edisi pertamanya, acara yang mengangkat hidangan penting musik EDM ini sudah mengisap lebih dari 20 ribu pelancong luar negeri. Pertama-tama dirintis dengan nama Blowfish Warehouse Proyek oleh satu diantara club malam di Jakarta pada 2008, awalnya hampir tidak ada faksi yang dengan terbuka protes penerapan pekerjaan ini. 

Gelombang protes terbuka dengan besar, baru muncul pada 2017, waktu tahun pertama waktu kepemimpinan Anies. Protes pertama hadir pada 29 November 2017, waktu dua organisasi masyarakat yang menyebut diri Pergerakan Mahasiswa serta Pemuda Perduli Bangsa berunjuk rasa di muka balai kota. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta waktu itu, Sandiaga Uno, awalnya tidak begitu menggubris protes itu. Dia justru menanyakan motif dibalik penampikan itu, karena DWP dipandang memberikan andil penghasilan ekonomi buat DKI. 

Tetapi, tanggapan itu beralih ketika pada Selasa 12 Desember 2017 alias tiga hari sebelum acara digelar, Front Pembela Islam (FPI) serta Bang Japar mendatangi Balai Kota DKI Jakarta. Dua organisasi masyarakat yang punyai jumlahnya massa lebih ini hadir dengan tuntutan berlainan. FPI menekan supaya transaksi miras tidak diperbolehkan di ruang DWP, sesaat Bang Japar melawan budaya asing di DWP. Dua point ajakan dikeluarkan. 

Pertama, Pemprov melarang penjualan miras untuk pengunjung dibawah 21 tahun, lalu ada petunjuk supaya ada tarian tradisionil diselipkan di atas panggung. Tetapi tetap, ajakan itu tidak sesuai tuntutan beberapa organisasi masyarakat yang tuntut satu hal tegas: supaya izin acara dicabut. Tindakan bersambung. Waktu hari penerapan DWP 2017, massa dari makin banyak organisasi mendatangi JIExpo. 

Tidak hanya FPI serta Bang Japar, ormas-ormas yang turut dalam protes diantaranya Laskar Pembela Islam (LPI), Paguyuban Masyarakat Betawi (PWB), Forkabi Kemayoran, Majelis Taklim Al-Muhibbin, serta Majelis Taklim Sirojul Mubtadiin. Ditengah-tengah desakan itu, sempat ada juga beberapa organisasi masyarakat yang bela Anies. 

Diantaranya organisasi masyarakat Gerak Betawi yang menanyakan mengapa penampikan DWP tidak berlangsung di masa gubernur awalnya, Basuki Tjahaja Purama. 

“Kenapa beberapa tahun awalnya waktu Ahok tidak ada protes? Giliran saat ini demikian ramai serta ribut? Ada apakah ini?,” Wakil Ketua Biasa Gerak Betawi, Dany Kusuma saat itu, seperti dikutip Warta Kota. 

"Ini Jakarta, Ibu Kota Negara. Pasti acara-acara memiliki nuansa musik tidak dapat dilarang. Musik ialah bahasa yang universal serta tempat seni." 

Sampai artikel ini launching, Anies tidak mengatakan sikap pribadinya masalah memberi dukungan atau menampik DWP. 

“Itu saya tidak komentar.Tanyanya pada Kepala Dinas Pariwisata,” katanya. 

Mengenai Plt Kepala Dinas Pariwisata serta Kebudayaan (Disparbud) DKI, Alberto Ali tidak menggubris tuntutan mencabut acara. 

Disparbud masih meluluskan penyelenggaraan DWP 2019, walau dengan beberapa catatan spesial. Pertama, mereka minta panitia mengikuti ketentuan legal resmi dan nilai kepatuhan budaya. Lalu, Disparbud minta panitia jamin DWP 2019 bebas dari peredaran narkoba serta zat adiktif lain. 

Bila janji dari faksi panitia pelaksana DWP 2019 dilanggar, karena itu Pemprov DKI Jakarta akan melakukan tindakan tegas terhitung di dalamnya dapat mencabut izin pekerjaan,” tutur Alberto dalam pengakuan resminya. 

Sikap Disparbud untuk masih memperkenankan penerapan DWP lumrah semata. Karena dengan finansial DWP punyai dampak untuk geliat ekonomi ibu kota. Tahun kemarin contoh, waktu acara ini dipindah ke Bali, Jakarta direncanakan kehilangan kekuatan penghasilan sampai Rp6 miliar. "DWP itu ialah penghasilan DKI yang paling akhir. 

Serta itu bukan satu tahun ini saja, sudah sekian tahun inilah kan kerja disana, di hajat akhir tahun ya. Serta ini penghasilan," tutur Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.