Aktivitas warga korban penggusuran di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (18/11/2019). Tercatat 570 jiwa dari 62 KK tetap bertahan di wilayah gusuran pasca rumah mereka diratakan pemerintah setempat Kamis (14/11/2019) lalu ( calon gamer )
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik memperjelas, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum pernah janji tidak lakukan penggusuran waktu kampanye pada Penentuan Kepala Wilayah (Pemilihan kepala daerah) DKI 2017 kemarin.
"Satu tahun saya tidak ada janji, jika tidak ada penggusuran," kata Taufik seperti dikutip Di antara, Senin (18/11/2019).
BACA JUGA : POLISI TANGKAP PEMUDA PEMBUAT GAME MENGHINA NABI MUHAMMAD
Taufik mengharap supaya seluruh pihak lihat dengan jelas tempat atau status tanah yang digusur, apa punya individu atau punya pemerintah.
"Jika tanah pemerintah, dirapikan serta diatur kembali," tutur Wakil Ketua DPRD Jakarta itu.
Taufik memperjelas mekanisme yang dikerjakan Pemprov DKI Jakarta sangatlah pas untuk pengaturan lingkungan di daerah Sunter, Jakarta Utara jadi usaha penanggulangan banjir serta pengaturan lingkungan.
Pemerintah Kota Jakarta Utara awalnya mengklaim, penertiban bangunan serta tempat usaha masyarakat di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Kecamatan Tanjung Priok, Kamis 14 November 2019 telah sesuai dengan ketentuan.
"Kami telah memberi himbauan, surat peringatan 3x, terima perwakilan masyarakat di kantor sampai berjumpa koordinator masyarakat dalam tempat tinggal mereka," kata Camat Tanjung Priok, Syamsul Huda.
Menurut Syamsul, dalam tiap pertemuan, masyarakat minta supaya direlokasi ke lain tempat supaya mereka bisa berupaya kembali. Tetapi bila keinginan itu di tempat sarana umum serta sarana sosial, pemerintah tidak dapat menolong.
"Kami tawarkan jalan keluar supaya mereka dapat direlokasi ke rumah susun, tapi masyarakat tidak ingin," tutur Syamsul.
Syamsul memperjelas usaha dikerjakan pemerintah bukan penggusuran tapi pengaturan serta penertiban bangunan yang tidak sesuai manfaatnya. "Kita lakukan pengaturan, bukan penggusuran," tegas Syamsul.
Pengaturan itu dikerjakan untuk memberi dukungan program pemerintah menormalisasi aliran air selama 400 mtr. dengan lebar seputar enam mtr.. Daerah itu riskan berlangsungnya kubangan waktu musim hujan.
Lip Service
Gubernur DKI terpilih, Anies Baswedan mengacungkan jempol ke awak media di rumahnya kawasan Lebak Bulus, Jakarta, Senin (16/10). Berpakaian lengkap dinas Gubernur DKI, Anies bersiap pergi menuju Masjid Sunda Kelapa.
Calon Gamer
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik memperjelas, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum pernah janji tidak lakukan penggusuran waktu kampanye pada Penentuan Kepala Wilayah (Pemilihan kepala daerah) DKI 2017 kemarin.
"Satu tahun saya tidak ada janji, jika tidak ada penggusuran," kata Taufik seperti dikutip Di antara, Senin (18/11/2019).
BACA JUGA
Masyarakat Gusuran Sunter Akui Simpatisan Anies, Ini Tanggapan Wali Kota Jakut
Taufik mengharap supaya seluruh pihak lihat dengan jelas tempat atau status tanah yang digusur, apa punya individu atau punya pemerintah.
"Jika tanah pemerintah, dirapikan serta diatur kembali," tutur Wakil Ketua DPRD Jakarta itu.
Taufik memperjelas mekanisme yang dikerjakan Pemprov DKI Jakarta sangatlah pas untuk pengaturan lingkungan di daerah Sunter, Jakarta Utara jadi usaha penanggulangan banjir serta pengaturan lingkungan.
Pemerintah Kota Jakarta Utara awalnya mengklaim, penertiban bangunan serta tempat usaha masyarakat di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Kecamatan Tanjung Priok, Kamis 14 November 2019 telah sesuai dengan ketentuan.
"Kami telah memberi himbauan, surat peringatan 3x, terima perwakilan masyarakat di kantor sampai berjumpa koordinator masyarakat dalam tempat tinggal mereka," kata Camat Tanjung Priok, Syamsul Huda.
Menurut Syamsul, dalam tiap pertemuan, masyarakat minta supaya direlokasi ke lain tempat supaya mereka bisa berupaya kembali. Tetapi bila keinginan itu di tempat sarana umum serta sarana sosial, pemerintah tidak dapat menolong.
"Kami tawarkan jalan keluar supaya mereka dapat direlokasi ke rumah susun, tapi masyarakat tidak ingin," tutur Syamsul.
Syamsul memperjelas usaha dikerjakan pemerintah bukan penggusuran tapi pengaturan serta penertiban bangunan yang tidak sesuai manfaatnya. "Kita lakukan pengaturan, bukan penggusuran," tegas Syamsul.
Pengaturan itu dikerjakan untuk memberi dukungan program pemerintah menormalisasi aliran air selama 400 mtr. dengan lebar seputar enam mtr.. Daerah itu riskan berlangsungnya kubangan waktu musim hujan.
SALAM DASH86
BAGIKAN KE TEMAN KALIAN :
ohhtidak
ReplyDelete